Luar Biasa, Biaya Sim Di Satpas Polres Kendal, Di duga Di Bandrol, 650, Hingga 750. Ribu Rupiah.
51 Views
Kendal, Jawa Tengah. Observasi faktual. Com – Ditengah gencar2nya Presiden Prabowo Subianto memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Negara ini, nampak nya tidak menyurutkan niat oknum polisi di gedung Satuan penyelenggara Administrasi Sim (Satpas) Polres Kendal Jawa Tengah untuk tetap melakukan aksi dugaan pungutan liar (Pungli).
Bukti nya dari hasil (Investigasi) Observasi faktual. Com beberapa waktu lalu di lapangan, di temukan adanya oknum polisi di gedung Satuan Penyelenggara Administrasi Sim (Satpas) Polres Kendal yang melakukan aksi dugaan pungli kepada pemohon Sim.
Informasi dari salah satu pemohon Sim yang enggan menyebutkan jati diri nya kepada Observasi faktual. Com, dikatakannya bahwa untuk mengurus SIM C, dia di mintai oleh oknum Polisi Satpas tersebut sebesar Rp 650.000.
“Tadi pas saya sampe di gedung Satpas, saya di minta oleh pak Polisi 650 ribu rupiah.
Awalnya saya nggak mau, tetapi dia bilang di jamin pasti lulus dan proses nya cepat, akhirnya saya mau juga bayar 650 ribu rupiah.” Ujar pria setengah baya ini kepada observasi faktual. Com sembari menaiki sepeda motor Honda kesayangan nya.
Seperti halnya peneturan pria pemohon Sim C diatas, hal senada’ disampaikan juga oleh pemohon Sim A warga Kendal.
Menurut pria ini, untuk mendapatkan Sim A dia di mintai oleh oknum petugas sebesar Rp 750.000.
“Benar pak, Tadi saya dimintai sama pak Polisi Rp 750.000. Karena nanti siang saya mau bawah mobil ke Semarang, dan takut nya nggak lulus, lebih baik ngurus lewat petugas aja.” Kata pria tersebut.
Terkait dengan marak nya aksi dugaan pungli di Satpas Polres Kendal, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Laskar Anti Korupsi Pejuang 45.( LAKI. P.45) Rando Oroh meminta agar Kasubdit Polda Jawa Tengah menindak lanjuti masalah tersebut dengan serius, kalau tidak, di kuatir kan akan semakin banyak oknum Polisi yang bermental Korup di Satpas polres Kendal.
Akibat ulah para oknum tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan menghambat program Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas KKN di Negara ini. Imbuh Rando Oroh.
Hingga berita ini di turun kan Jumat (17/4/2026) Kasat lantas Kendal Jawa Tengah belum dapat di konfirmasi. (Tim).
