TERUNGKAP! OKNUM HUMAS PLN DIDUGA TAWARKAN UANG AGAR AKSI DIBATALKAN.
45 Views
Pengakuan Lewat Telepon dan WhatsApp Disorot, 4 Aliansi Mahasiswa Tegaskan: “Kami Tidak Bisa Dibeli”
KOTA BOGOR, 12 Agustus 2026 — Menjelang aksi penyampaian aspirasi yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 13 Agustus 2026, dugaan upaya membungkam gerakan masyarakat di Kota Bogor justru mencuat ke permukaan.
Seorang oknum jajaran Humas PLN berinisial FJR diduga melakukan pendekatan kepada sejumlah aktivis dengan menawarkan sejumlah uang agar rencana aksi dibatalkan.
Dugaan tersebut mencuat setelah dilakukan konfirmasi secara langsung melalui panggilan telepon dan komunikasi WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut, FJR disebut mengakui adanya upaya penawaran uang kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan rencana aksi.
Jika isi komunikasi tersebut benar dan dapat diverifikasi secara independen, persoalannya tidak lagi sebatas polemik pelayanan kelistrikan. Muncul pertanyaan yang jauh lebih serius:
mengapa seorang pegawai perusahaan negara diduga menggunakan pendekatan finansial untuk meredam penyampaian aspirasi masyarakat?
Upaya tersebut disebut berkaitan dengan rencana pembatalan aksi yang akan menyuarakan sejumlah persoalan, di antaranya dugaan pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang memadai, persoalan meteran yang disebut ilegal, serta tuntutan transparansi penyaluran dana CSR.
DIDUGA BERUSAHA MEMADAMKAN SUARA KRITIS
Alih-alih menjawab tuntutan secara terbuka, dugaan penawaran uang tersebut justru memunculkan kesan adanya upaya untuk meredam kritik sebelum aksi berlangsung.
Bagi para aktivis, persoalan ini menjadi semakin serius apabila komunikasi tersebut benar-benar menunjukkan adanya penawaran uang dengan tujuan membatalkan aksi.
“Ini sangat disayangkan. Pegawai BUMN seharusnya hadir memberikan pelayanan dan menjawab keresahan masyarakat secara terbuka, bukan justru diduga menawarkan uang agar suara masyarakat berhenti,” ujar perwakilan massa aksi.
Menurutnya, masyarakat tidak sedang mencari keuntungan pribadi. Mereka menuntut jawaban atas persoalan pelayanan publik yang dianggap merugikan masyarakat.
“Kami tidak bisa dibeli. Kalau memang tidak ada masalah, jawab tuntutan masyarakat secara terbuka. Jangan mencoba menghentikan aksi dengan uang,” tegasnya.
REKAMAN TELEPON DAN WHATSAPP JADI BAHAN VERIFIKASI
Komunikasi melalui telepon dan WhatsApp tersebut kini menjadi bagian penting yang perlu diuji keasliannya, konteksnya, serta kebenaran isi percakapannya.
Rekaman percakapan, tangkapan layar, dan bukti komunikasi elektronik dapat menjadi bahan pendukung apabila dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada keaslian, konteks, cara memperoleh, serta penilaian aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, dugaan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai polemik di ruang publik. Jika terdapat indikasi tindak pidana, pihak terkait dapat dimintai klarifikasi dan proses hukum dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
AKSI 13 AGUSTUS TETAP BERLANJUT
Dugaan pendekatan tersebut justru membuat para aktivis menyatakan tidak akan mundur.
Empat aliansi mahasiswa memastikan rencana aksi tetap dilaksanakan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PLN.
Adapun tuntutan yang akan disuarakan antara lain:
1. Meminta penghentian pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang layak serta meminta pertanggungjawaban atas kerugian masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak.
2. Meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik meteran ilegal, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.
3. Menuntut transparansi dana CSR, termasuk nilai anggaran, program, penerima manfaat, serta mekanisme penyalurannya.
4. Meminta dugaan penawaran uang untuk membatalkan aksi diperiksa secara objektif dan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN PLN
Kasus ini kini bukan hanya mengenai aksi mahasiswa.
Publik juga berhak mendapatkan penjelasan: benarkah ada penawaran uang kepada aktivis agar aksi dibatalkan? Siapa yang mengetahui atau memberikan kewenangan? Dari mana sumber dana yang ditawarkan? Apakah tindakan tersebut merupakan inisiatif pribadi atau bagian dari kebijakan tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar dugaan yang berkembang tidak menjadi spekulasi liar.
Pihak PLN juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab terhadap seluruh tudingan yang disampaikan.
JADWAL AKSI
Hari/Tanggal: Kamis, 13 Agustus 2026
Waktu: 09.00 WIB hingga selesai
Lokasi: Halaman Kantor PLN UP3 Bogor Kota
Peserta: Diperkirakan sekitar 100 orang dari 4 aliansi mahasiswa
“Kalau memang benar ada upaya membeli suara masyarakat, maka persoalannya justru semakin serius. Kami datang bukan untuk mencari uang. Kami datang untuk meminta jawaban. Besok kami tetap turun dan menyampaikan aspirasi secara terbuka,” tegas juru bicara 4 Aliansi Mahasiswa.
Kini publik menunggu satu hal: apakah PLN akan membuka persoalan ini secara transparan, atau justru membiarkan dugaan tersebut berkembang tanpa jawaban? (Tim)
