Lurah Meruyung Digugat Warga ke Pengadilan
40 Views
DEPOK, OBSERVASI FAKTUAL.COM – Dua orang warga RT 01 RW 10 kelurahan Meruyung, Saini dan Suryadi menggugat Lurah Meruyung, Yuyun Purwana, ke Pengadilan Negeri Depok, Senin kemarin. Mereka ditemui saat selesai mendaftarkan gugatan. Dasar gugatan ini karena Saini dan Suryadi merasa dirugikan oleh kebijakan Lurah Meruyung.
Saini dan Suryadi menjelaskan, dasar gugatan mereka terhadap lurah Meruyung kecamatan Limo kota Depok karena dianggap menghalangi niat mereka untuk membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan girik yang mereka miliki di atas tanah dan bangunan yang mereka sudah tempati selama puluhan tahun.
Dikatakan mereka, Yuyun selaku lurah selalu menolak menandatangani Surat Riwayat Tanah dan Sporadik sebagai salah satu syarat pembuatan Sertifikat hak milik di kantor Badan Pertanahan Nasional kota Depok.
Sainih meriwayatkan, ia dan Suryadi beberapa kali mengajukan permohonan ke Lurah Yuyun untuk meminta surat riwayat tanah dan surat sporadik, namun Yuyun mengatakan tidak bisa karena harus ditandatangani ketua RW 10 Nurani terlebih dahulu. Dan girik mereka dianggap tidak sah karena yang berlaku adalah SK KINAG.
” Karena berulang kali kami di tolak kami terpaksa menggugat lurah dan ketua RW 10 Nurani, soalnya surat Girik kami sah dan tercatat di kelurahan Meruyung tapi tetap tidak diakui dan dipaksa harus pakai SK KINAG,” jelasnya.
Kami membeli tanah tersebut dari ahli waris Asenih yakni Hasan Basri dalam bentuk Girik dan tercatat di buku C kelurahan Meruyung.
Dulunya girik ini memang Sk Kinag lalu di beli oleh alamarhum pak Asenih dan dirubah menjadi girik, jadi menurut hukum sah, apalagi giriknya tercatat di kelurahan kok sekarang kami dipaksa harus pakai SK KINAG lagi, aneh sekali kebijakan lurah dan RW,” tukas Suryadi.
Sayangnya Lurah Meruyung , Yuyun Purwarna saat dikonfirmasi masalah ini justru terkesan enggan menjelaskan secara rinci alasan penolakan dirinya dan melemparkan masalah ini ke ketua RW 10 Nurani
Silahkan tanya pak RW Nurani ya, itu jawabannya melalui telpon dan Whatssapp kepada awak media.
Lain halnya dengan ketua RW 06 yang menjelaskan bahwa tanah yang di miliki Sainih dan Suryadi dasarnya adalah SK Kinag atau tanah negara yang dibagikan ke penggarap.
” Silahkan di gugat, saya siap karena saya tidak akan tanda tangan permohonan mereka, karena tanah ini berdasarkan SK KINAG bukan girik milik Asenih, itu tidak berlaku, jelas Nurani. ( Nor)
